Pandangan Umum Fraksi pada Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Editor DPRD Bandung
Jumat, 12 November 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda Cawu III tahun 2021, Jumat (12/11/2021).

HumasDPRD – DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda Cawu III tahun 2021, Jumat, (12/11/2021). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi.

Pada rapat paripurna kedua selanjutnya, di hari yang sama, agenda diisi dengan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Raperda Cawu III tahun 2021, sekaligus Pembentukan dan  Pengumuman Nama-nama Calon Anggota Pansus 9, 10, 11 dan 12. Rapat paripurna kedua ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha.

Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri dua rapat paripurna itu secara langsung maupun teleconference. Dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Pansus 9 yang akan membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Sandi Muharam sebagai ketua dan Riantono sebagai wakil ketua.

Pandangan Umum Fraksi PKS

Mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fraksi PKS menilai raperda ini harus ditujukan dalam upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan penyebab terjadinya bencana sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Raperda ini juga memerlukan pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Terkait Raperda tentang Bangunan Gedung, Fraksi PKS menilai penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, serta memenuhi persyaratan administratif dan standar teknis Bangunan Gedung agar dapat memberikan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga dan lingkungan sekitarnya.

Penyelenggaraan bangunan gedung juga harus mempunyai peranan yang strategis dalam kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Menanggapi Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Fraksi PKS berpendapat bahwa retribusi dalam perizinan mendirikan bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah yang didayagunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional, dan berkeadilan.

Dengan berkembangnya pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi dari perizinan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan lingkungan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa banjir, longsor, dan suhu panas di berbagai belahan bumi, serta ancaman terhadap produktivitas pangan merupakan contoh adanya kerusakan lingkungan.

Merespons raperda tersebut, Fraksi Partai Gerindra mempunyai beberapa catatan penting. Yang pertama, Perda ini nantinya harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terkait pengurangan emisi karbon.

Konsekuensinya, pemerintah harus mempunyai data detail dan konsisten, antara lain tentang kualitas udara, pergeseran penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan bertenaga listrik, dan fasilitas penunjang seperti pusat pelayanan listrik bagi kendaran listrik.

Selanjutnya, pengaturan serta pengendalian udara, air, dan tanah harus diatur secara jelas agar menjadi referensi yang jelas pula pada tataran teknis. Fraksi Gerindra juga merekomendasikan pemerintah agar memberi ruang yang lebih luas bagi individu warga dan komunitas untuk berpartisipasi dalam pengendalian lingkungan.

Terakhir, Fraksi Gerindra mengimbau pemerintah agar memberi insentif bagi pelaku usaha ekonomi hijau atau kegiatan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan.

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa raperda ini pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintah, manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menanggapi hadirnya raperda tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan bagi Pemkot Bandung:

  1. Upaya apa yang dilakukan secara riil dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?
  2. Dalam rangka pengendalian dan pencemaran limbah B3 dan limbah Non B3, apa yang telah dilakukan?
  3. Sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mengendalikan pecemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan, Fraksi Partai Golkar melihat secara prinsip dan konsep bahwa Rancangan Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipahami sebagai turunan dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan yang terakhir diubah melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya.

Dengan demikian, maka Rancangan ini dapat mendorong percepatan penyelenggaraan yang secara konkrit dilaksanakan di Kota Bandung. Selanjutnya bahwa kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perda Kota. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung khususnya dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara komprehensif terselenggara dengan baik serta dalam pelaksanaanya memberikan kemudahan terutama dalam perizinan yang menjamin adanya kepastian bagi masyarakat di Kota Bandung.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka Fraksi Partai Golkar pada kesempatan ini dapat merekomendasikan, bahwa beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait dengan akan dikeluarkanya Perda Nomor 12 Tahun 2021 apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha.

2. Kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya.

3. Kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, dapat menjadi acuan pelaksanaan di Pemerintahan Kota Bandung.

4. Persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL.

5. Aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis (Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi Amdal dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan Tata Cara Penilaian calon ahli bersertifikat segera diterbitkan sesuai jangka waktu diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk bentuk sistem informasi dokumen lingkungan yang terintegrasi dalam perizinan. 

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan umumnya terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sejumlah catatan sebagai berikut:

1.Sebagai tindak lanjut atas berubahnya ketentuan Undang Undang, maka dengan sendirinya juga berdampak langsung dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup.

 

2. Sekaligus merumuskan ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini khususnya berkenaan dengan denda, rumusan pasal 31 tentang sanksi denda administratif dibutuhkan adanya ketegasan besaran denda secara riil sebagai ganti rugi atas terjadinya pelanggaran. Dampak pelanggaran lingkungan Hidup bisa berakibat terhadap kerusakan yang memerlukan biaya tinggi dalam pemulihannya yang tidak seharusnya menjadi beban Pemerintah Kota.

3. Diperlukan adanya ketegasan atas kedudukan, kewenangan dan tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan pelanggaran Lingkungan Hidup yang dikategorikan dengan ancaman pidana. Sejauh manakah kesiapan Aparatur kita untuk itu?

4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara prinsip harus dapat menjamin bahwa kebijakan pembangunan di Kota Bandung dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta dapat memastikan adanya pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem

Dalam perspektif Fraksi Partai NasDem, Raperda ini merupakan Raperda yang memiliki makna dan substansi yang strategis. Sebab, implementasi dan ketaatan terhadap tematik penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan di Kota Bandung, tidak saja dalam jangka pendek atau menengah, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang.

Tidak saja berdampak pada generasi saat ini tetapi juga berdampak terhadap generasi yang akan datang. Selanjutnya Fraksi Partai NasDem menegaskan akan terus mengawal implementasi Perda dimaksud.

Pendekatan-pendakatan yang dapat semua kita lakukan diantaranya melalui:

1. Menjamin setiap kebijakan pembangunan di Kota Bandung betul-betul telah memuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;

2. Bersama-sama mewujudkan lingkungan Kota Bandung yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air (termasuk komitmen pengelolaan Limbah B3 dan non B3 yang aman bagi Lingkungan Hidup);

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung atas adanya konsekuensi pelanggaran hukum atas perbuatan yang memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk bersama-sama mengatasi adanya pencemaran serta meningkatkan literasi guna pencegahan pencemaran dan lain sebagainya;

4. perlunya mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Melalui Langkah-langkah tersebut Fraksi Partai NasDem memandang bahwa nilai-nilai luhur dan komitmen meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Bandung adalah tugas kita semua, sehingga implementasi Perda ini akan menjadi jaminan terjaganya kualitas lingkungan hidup tidak saja hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Pandangan Umum Fraksi PSI-PKB

Berikut ini adalah pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia- Partai Kebangkitan Bangsa (PSI-PKB) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Mohon perhatian bahwa Kota Bandung adalah Kota Metropolitan yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota ini utamanya adalah kehidupan perkotaan, bukan lingkungan industrial walaupun ada beberapa wilayah industri, juga bukan lingkungan pedesaan walaupun ada sedikit sawah dan hutan lindung di sisi utara Kota Bandung.

Jadi bagian utama dari Raperda ini haruslah berkonteks pada kehidupan masyarakat Kota Metropolitan, yang membutuhkan air, yang membutuhkan perjalanan darat dalam kota, serta yang melaksanakan aktivitas kehidupan masyarakat kota besar pada umumnya. Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat mencabut hak masyarakat atas kebutuhan dasarnya.

2. Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Metropolitan diharapkan menjadi dasar hukum untuk penyelesaian permasalahan Kota Metropolitan: masalah sampah, masalah polusi udara, masalah kualitas air, serta masalah lingkungan hidup khas Kota Metropolitan lainnya. Misalnya, kami mohon Perda ini memuat tentang pengelolaan sampah tingkat lanjut, termasuk Bank Sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

3. Lingkungan Hidup menjadi modal utama dalam posisi Kota Bandung sebagai Pusat Pariwisata di Jawa Barat. Karena itu kami mohon Perda ini juga memberikan penegasan tentang pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota, di mana tempat-tempat bersejarah dan taman-taman kota merupakan aset yang harus dilindungi sebagai bagian tidak terpisahkan lingkungan hidup bagi masyarakat Kota Bandung.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup jangan menjadi tambahan beban ekonomi bagi pelaku ekonomi terutama UMKM, kecuali beberapa usaha yang memang memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Kami tidak setuju jika pemeliharaan lingkungan hidup dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah, karena bisa bermakna negatif di mana pengusaha dapat mencemari lingkungan hidup selama menyumbang dana bagi Pendapatan Asli Daerah. Tidak ada Pendapatan yang cukup besar dibandingkan kerusakan lingkungan hidup.* (Editor)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR