HumasDPRD - Fraksi PKS DPRD Kota Bandung menyampaikan pokok pikiran Pandangan Umum terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022; dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (13/9/2022).
Paska pandemi Covid-19, masyarakat sedang tertatih-tatih berjuang dalam pemulihan ekonomi, namun tiba-tiba pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Masyarakat pun mengadukan nasib mereka kepada anggota-anggota Fraksi PKS karena merasakan langsung kesulitan hidup yang disebabkan kenaikan harga BBM.
Oleh karena itu, di forum Rapat Paripurna yang terhormat ini, PKS menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk dengan menegaskan sikap Fraksi PKS DPRD Kota Bandung menuntut “Batalkan Kenaikan Harga BBM”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Alasan menaikan harga BBM bersubsidi sebenarnya sudah tidak valid karena penyesuaian asumsi makro ICP dari 63USD/barel ke 100 USD/barel sudah diketok oleh Pemerintah dan DPR tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2. Keputusan kenaikan harga BBM ini diambil ketika harga minyak dunia turun dan beberapa negara seperti Amerika dan Malaysia menurunkan harga BBM.
3. Kondisi masyarakat saat ini masih tertatih-tatih bangkit dari kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, namun ditimpa beban kenaikan harga BBM.
4. Kenaikan harga BBM memiliki efek domino berupa kenaikan harga-harga lain. Hal itu memicu dan memacu munculnya kelompok miskin baru di Kota Bandung. Di masa pandemi data DTKS Kota Bandung mengalami peningkatan dari 139.000 KK atau 473.000 jiwa menjadi 160.000 KK atau sekitar 700.000 jiwa.
Apalagi saat ini ditambah misbar (miskin baru) non DTKS Kota Bandung berpotensi mencapai lebih dari 250rb KK ini berarti ada lebih dari 50% KK dari total sekitar kenaikan BBM, jumlah miskin baru semakin bertambah.
Kategori 800rb KK se-Kota Bandung yang akan terdampak dengan kenaikan BBM dan secara otomatis akan menaikan angka kemiskinan di Kota Bandung dan seluruh wilayah NKRI.
5. Kalaupun ada subsidi BBM yang dialihkan jadi BLT, pengalaman sebelumnya tidak berlangsung lama dan terbatas hanya di keluarga.
Mengenai Lembaran Kota Nomor 5 Tahun 2022 Perihal Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dari Fraksi PKS sebagai berikut:
1. Menanggapi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Bandung 2022, di mana kondisi ekonomi Kota Bandung sudah mulai membaik sebagai dampak global dari pandemi Covid-19 yang sudah mulai berkurang sehingga tidak diberlakukan lagi PPKM. Kebijakan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung TA 2022 antara lain meningkatkan pelayanan dengan cara menciptakan kemudahan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
Pertanyaannya: Dengan membaiknya kondisi ekonomi Kota Bandung, akan memberikan peluang bagi para pelaku usaha yang dapat meningkatkan retribusi daerah. Namun, dari Tabel 2.2 Rancangan Perubahan Pendapatan Asli Daerah APBD TA 2022 Dibandingkan dengan PAD Rancangan Perubahan APBD TA 2022, nilai retribusi daerah pada Rancangan perubahan APBD TA 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai retribusi APBD TA 2022. Apakah ada isu yang terjadi dan kebijakan yang diterapkan, sehingga berdampak terhadap nilai retribusi daerah. Mohon penjelasannya.
2. Kebijakan umum Perubahan Belanja Daerah antara lain berdasarkan hasil evaluasi semester 1 ( satu ) pelaksanaan APBD TA 2022 yang selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Pertanyaan kami: Bagaimana sistem dan proses bisnis penentuan program kegiatan prioritas dan penganggaran pada perubahan anggaran TA 2022 ini mulai dari usulan perencanaan sampai kepada penentuan penganggaran yang selaras dengan Renstra masing- masing dalam upaya memenuhi target RPJMD 2018 - 2023. Apakah sistem dalam proses bisnis antar Perangkat Daerah sudah terintegrasi?. Mohon penjelasannya.
3. Dalam penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Belanja dengan adanya
Pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan, sehingga fokus pembangunan Kota Bandung pada tahun 2022 mengalami perubahan, yaitu :
a. Pemulihan Ekonomi; b. Sistem Kesehatan; c. Perlindungan Sosial; d. Ketahanan Bencana. Pertanyaan Fraksi PKS kepada Pemkot Bandung:
(1) Bagaimana strategi implementasi kebijakan pemulihan ekonomi secara terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
(2). Apakah bentuk konkrit dari Program Kegiatan Ketahanan Bencana berikut mekanisme penanggulangannya?
4. Proyeksi perubahan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kota Bandung tahun 2022 diperkirakan adanya penurunan yang disebabkan turunnya Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan terobosan kebijakan yang dapat mendongkrak PAD Kota Bandung seperti peningkatan pelayanan berupa kemudahan dalam membayar pajak dan retribusi daerah seperti Tax Amnesty yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Pandemi Covid-19 sangat dipastikan berdampak juga pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung. Adakah perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung sekarang dan berapa target pertumbuhan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung di sisa tahun 2022 ini dan dari sektor apa saja dalam pembangunan yang diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi tersebut.
6. Dengan semakin membaiknya ekonomi Kota Bandung terhadap penurunan pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung. Apa yang menjadi prioritas utama pembangunan di Kota Bandung menyikapi hal tersebut sesuai arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung 2022?
Mengenai Lembaran Kota Nomor 6 Tahun 2022 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dari Fraksi PKS sebagai berikut:
1. Dengan melandainya Covid-19 khususnya di Kota Bandung menyebabkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE ) Kota Bandung tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,76 persen. Artinya kegiatan perekonomian di tahun 2021 sudah mulai membaik seiring dengan adanya kebijakan kelonggaran aktivitas masyarakat. Membaiknya pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah Kota Bandung berhasil mencapai target vaksinasi penduduk Kota Bandung yang melebihi 100 persen, sehingga pandemi Covid-19 di Kota Bandung dapat dikendalikan. Fraksi PKS sangat mengapresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 ini yang berdampak positif dalam mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang berkontribusi paling besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
2. Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi antara lain di dukung oleh infrastruktur yang berkualitas. Salah satu upaya akselerasi Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan melakukan inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pertanyaan Fraksi PKS: Bagaimana bentuk konkrit dari inovasi pembiayaan dan pembangunan infrastruktur tersebut?
3. Dilihat dari tabel 2.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah RAPBD TA 2023 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah APBD TA 2022 secara umum ada kenaikan sebesar 2 persen, namum dari Retribusi Daerah ada penurunan sekitar 7 persen. Pertanyaannya: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan Retribusi Daerah? dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Retribusi Daerah?
4. Dilihat dari tabel 3.1 Belanja Operasi RAPBD TA 2023 dibandingkan dengan Belanja OperasiAPBD TA 2022 antara lain ada Belanja Bantuan Sosial yang mengalami penurunan sebesar 8 persen. Pertanyaannya: Mengapa terjadi penurunan? apakah anggaran tersebut sudah mengakomodir untuk memitigasi risiko bencana yang mungkin terjadi. Fraksi PKS meminta penjelasan Pemkot Bandung.
5. Dilihat dari komposisi Belanja Modal Tanah sebesar 3 persen dari Belanja Modal RAPBD 2023. Pertanyaannya: apakah sudah mengakomodir upaya pemenuhan target RTH sesuai target dalam perubahan RTRW Tahun 2022-2042? mengingat kontribusi dari PSU RTH yang tidak cukup signifikan untuk memenuhi RTH Publik sebesar 20 persen? Selain itu juga dengan adanya ketentuan konservasi fungsi kawasan lindung dalam Pola Ruang yang mengatur Kawasan konservasi perlindungan mata air dan perlindungan Kawasan bawahannya, apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi ketersediaan tersebut sesuai arahan RTRW 2022-2042?
6. Terkait insentif Guru Agama, ada beberapa hal yang ingin Fraksi PKS pertanyakan :
a. Apa alasan yang menjadikan pertimbangan dikuranginya anggaran Insentif Guru Agama?
b. Mohon juga disampaikan Data Guru Agama Calon Penerima berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari Pemerintah Kota Bandung.
7. Dalam penyusunan APBD TA 2023 harus memperhatikan dengan saksama target sasaran dalam RPJMD 2018-2023 sehingga Target sasaran RPJMD dan Janji Walikota tercapai.
Pertanyaannya, bagaimana Strategi Kebijakan yang dilakukan dalam menentukan skala prioritas program kegiatan dalam pencapaian target RPJMD dan janji Walikota tersebut dari aspek perencanaan dan pembiayaannya?
8. Terkait kenaikan harga BBM saat ini yang dipastikan meningkatkan jumlah kemiskinan dan meninggikan harga-harga. Apakah sudah dilakukan perkiraan dampak dan antisipasinya dalam penyusunan RAPBD 2023?***
