HumasDPRD - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia-Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Bandung menyampaikan pokok pikiran Pandangan Umum terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022; dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (13/9/2022).
Fraksi PSI-PKB-PPP menilai kondisi pada tahun 2022 hingga saat ini lebih diwarnai masalah ekonomi dibandingkan kesehatan. Fraksi PSI-PKB-PPP memperoleh masukan dan aspirasi dari masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian yang terpuruk selama penanganan Pandemi Covid-19 berupa pembatasan sosial.
Tentunya dimengerti bahwa hingga saat ini status Pandemi Covid masih berlangsung dengan kehadiran berbagai varian Covid yang baru, sehingga protokol kesehatan tetap perlu dijalankan dan vaksinasi booster dibutuhkan untuk mencegah kondisi lebih parah dari pasien Covid.
Di sisi lain, saat ini ada pergeseran permasalahan yang melanda masyarakat Kota Bandung. Masalah inflasi dari energi, antara lain harga gas LPG, harga bahan pokok, dan belakangan ini harga BBM, terasa berat bagi masyarakat Bandung. Padahal, belum terasa ada perbaikan signifikan dalam peluang berusaha juga penambahan lapangan pekerjaan.
Jadi dari sisi pengeluaran masyarakat bertambah, tapi dari sisi pendapatan masih rendah. Tentunya hal ini perlu perhatian dari Pemerintah Kota Bandung.
Fraksi PSI-PKB-PPP juga memperhatikan bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Kota Bandung, jelas ada masalah dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terungkap dalam Nota Keuangan yang disampaikan.
Artinya, memang aktivitas masyarakat Kota Bandung masih belum sepenuhnya berjalan kembali. Memang kekurangan perolehan PAD ini ditutupi dengan pendapatan transfer antar daerah. Namun, menurut pendapat Fraksi PSI-PKB-PPP, kecukupan yang terjadi tidak menghilangkan masalah perolehan PAD yang rendah dari aktivitas masyarakat yang rendah di Kota Bandung.
Fraksi PSI-PKB-PPP menyadari bahwa bagaimanapun juga, respons dari Pemerintah Kota Bandung terhadap permasalahan riil di Kota Bandung menjadi penentu efektivitas pelaksanaan APBD Kota Bandung TA 2022. Apakah kebijakan yang diambil hanya menyentuh urusan internal dari Pemerintahan Kota Bandung, seperti tentang pemungutan pajak daerah, atau bersikap untuk lebih responsif dan menjawab permasalahan masyarakat yang terjadi.
Fraksi PSI-PKB-PPP mengapresiasi proyeksi rancangan perubahan belanja daerah tahun 2022 menjadi sebesar Rp7,27 triliun, naik Rp565,08 miliar dari belanja daerah pada APBD murni TA 2022 sebesar Rp6,71 triliun.
Di sisi lain, Fraksi PSI-PKB-PPP juga memperhatikan bahwa peningkatan terjadi lebih besar di Belanja Modal hingga 33%, terutama Belanja Modal Tanah yang naik 156% menjadi sebesar Rp36,34 Miliar. Sementara untuk nominal terbesar adalah peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 69% menjadi Rp287,43 miliar.
Fraksi PSI-PKB-PPP menyikapi hasil LHP dari BPK mengenai pemeriksaan aset daerah yang berupa barang perlatan mesin yang dinyatakan rusak berat dan nilainya sebesar Rp381 miliar, Fraksi PSI-PKB-PPP mengusulkan supaya segera dilakukan lelang dan hasil dari lelang barang tersebut dimasukan menjadi PAD untuk mengurangi beban belanja peralatan dan mesin TA 2022.
Belanja Modal Tanah dan Bangunan merupakan bagian penting dalam pengembangan tata Kota Bandung, di mana diharapkan pembangunannya membuka lapangan kerja dan mendorong produktivitas Kota Bandung, serta menjadi aset dalam memberikan pelayanan kepada warga. Dalam hal ini dibutuhkan ketegasan serta pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin nampak sangat besar dan perlu dikaitkan dengan produktivitas apa yang dihasilkan dengan peningkatan ini. Apakah hal tersebut secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian Kota Bandung? Sayangnya, tidak diberikan tujuan atau sasaran yang jelas dan terukur dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut.
Bagaimana Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan belanja modal dapat memberikan dampak yang signifikan dan berskala besar bagi masyarakat Kota Bandung? Hal ini tidak terjelaskan di dalam Nota Keuangan yang diberikan ini.
Secara keseluruhan, Fraksi PSI-PKB-PPP pada awal tidak melihat relevansi langsung APBD TA 2022 dengan situasi kondisi masyarakat Kota Bandung, untuk memberi solusi permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang. Dalam rancangan perubahan ini, jelas ada kebijakan untuk membentuk ulang prioritas pembangunan. Disebutkan ada perbandingan terhadap 8 indikator yang digunakan.
Fraksi PSI-PKB-PPP sepenuhnya menyetujui keberadaan indikator dalam pelaksanaan pembangunan, di mana menjadi tugas tanggung jawab Anggota Dewan Legislatif
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Di dalam situasi ekonomi yang menekan karena inflasi, keterbatasan pasokan dan rendahnya permintaan, Fraksi PSI-PKB-PPP mewakili Rakyat Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung lebih responsif dan melakukan aktivitas yang berdampak besar, untuk mencapai prioritas baru Kota Bandung Tahun 2022 secara nyata.
Pemulihan Ekonomi bukan hanya aktivitas rutin, tetapi seharusnya bisa diukur dengan peningkatan Produksi Domestik Bruto (PDB) Kota Bandung di Tahun 2022 yang merata di berbagai sektor.
Dengan ekonomi yang membaik, warga dapat menjaga derajat kesehatannya lebih baik. Sistem Kesehatan dan Perlindungan Sosial terbentuk lebih optimal.
Perubahan menjadi empat fokus pembangunan Kota Bandung pada tahun 2022 jangan hanya bersifat trivial serta seremonial, melainkan dipikirkan masak-masak relevansinya dengan situasi yang ada.
Fraksi PSI-PKB-PPP berharap ada pengukuran yang berkesinambungan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, sehingga pelaksanaan kegiatan bukan berdasarkan rencana jangka panjang saja melainkan juga menganalisa situasi yang ada serta melakukan tindakan yang dibutuhkan.
Pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar cara bersikap atau bertutur kata, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana Pemerintah Kota Bandung memberikan langkah yang menolong warga untuk mengatasi masalah situasi ekonominya.
Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2023, Fraksi PSI-PKB-PPP pertama-tama menyoroti situasi ekonomi global yang kemungkinan besar terjadi pada tahun 2023.
Hal ini berdasarkan situasi yang telah terjadi pada saat ini per September 2022, sebagai latar belakang untuk memahami keuangan yang dihadapi Kota Bandung pada tahun 2023.
Pada saat ini di dunia terjadi 3 masalah besar:
1. Terjadi inflasi global terutama pada energi, yaitu kenaikan harga minyak bumi dan turunannya, kenaikan harga gas, dan kenaikan harga listrik. Peningkatan harga energi menekan produktivitas seluruh dunia dan menyebabkan inflasi tinggi.
2. Untuk meredam inflasi tinggi, banyak Bank Sentral termasuk Indonesia mengambil langkah menaikkan tingkat suku bunga. Demikian juga The Fed sebagai Bank Sentral di Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunganya. Akibatnya terjadi kenaikan biaya hutang dan menurunnya likuiditas, yang semakin menekan produktivitas usaha, mendorong penjualan aset-aset sehingga terjadi penurunan nilai aset, diikuti penurunan investasi.
3. Peningkatan suku bunga The Fed mendorong naiknya nilai tukar Dollar AS terhadap berbagai mata uang lain. Masalahnya, banyak negara yang berhutang dalam denominasi Dollar AS.
Kenaikan nilai tukar Dollar AS menyebabkan kenaikan hutang dalam mata uang negara itu sendiri secara signifikan. Sebaliknya kondisi di Amerika Serikat menghilangkan volume permintaan secara signifikan, sehingga ekspor ke Amerika Serikat menurun drastis. Semakin banyak negara berkembang yang bermasalah hutang, hingga mengalami default seperti Sri Lanka.
Ketiga masalah besar ini membuat turunnya pasar ekspor, biaya transportasi meningkat, jumlah wisatawan menurun, serta pasokan barang impor yang dibutuhkan untuk proses produksi juga dapat terganggu atau meningkat harganya secara signifikan bagi masyarakat Kota Bandung.
Di luar barang-barang konsumsi yang dihasilkan sendiri di dalam negeri, ada kemungkinan masalah supply barang bahan baku dan demand produk akhir terutama pasar luar negeri. Karena PDB Kota Bandung terutama dari perdagangan, kondisi ini menjadi tantangan besar untuk diatasi.
Selain perdagangan, PDB Kota Bandung juga didorong oleh sektor pariwisata. Kondisi krisis ekonomi global mungkin akan membuat berkurangnya jumlah wisatawan, yang memang sebelumnya sudah menurun sejak Pandemi Covid-19. Ada tantangan besar mengamankan industri pariwisata tetap berjalan pada tahun 2023.
Rentetan masalah yang mulai nampak terjadi sejak saat ini, menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi Kota Bandung yang baru bangkit dari situasi Pandemi Covid.
Saat ini kita tidak tahu sebesar apa dan sedalam apa pengaruh dari situasi krisis global terhadap perekonomian Kota Bandung. Dikhawatirkan, bila krisis terjadi sangat parah dibutuhkan kesiapan keuangan dari Pemerintah untuk mengatasi kondisi sosial yang terjadi.
Tentunya semua mengharapkan kondisi aman damai sejahtera baik di Kota Bandung maupun di seluruh dunia. Namun, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat keadaan yang tidak menentu telah terjadi, baik di Amerika Serikat, di Eropa, juga di Republik Rakyat Cina.
Kondisi ini nampaknya sama sekali tidak diperhitungkan di dalam Nota Keuangan berkaitan dengan APBD TA 2023. Fraksi PSI-PKB-PPP berharap ada kebijakan untuk memahami situasi kondisi yang terjadi, sehingga asumsi-asumsi yang digunakan dalam Nota Keuangan APBD TA 2023 ini masih tetap relevan.
Selanjutnya, Fraksi PSI-PKB-PPP mengapresiasi relevansi APBD TA 2023 dengan kondisi ekonomi makro daerah, dan sinkron dengan Kebijakan yang diambil baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Kita berusaha meningkatkan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada tahun 2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp297,12 triliun. Mengingat pembatasan Covid telah dilonggarkan di tahun 2022 walaupun masih ada penularan, kita mengharapkan PDRB Kota Bandung di tahun 2022 lebih dari Rp300 triliun.
Peningkatan PDRB sangat terkait dengan likuiditas dan besaran investasi langsung yang diterima di Kota Bandung. Jika krisis global terjadi, kemungkinan terjadi pengetatan likuiditas bila tingkat suku bunga di Indonesia ditingkatkan mengikuti suku bunga global, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Juga ada kemungkinan penurunan tajam dari investasi, sehingga membatasi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Perlu diperhatikan pula penurunan dari transportasi karena peningkatan biaya, baik biaya BBM maupun biaya suku cadang kendaraan.
Jika transportasi terbatas, maka mobilitas warga lebih terkumpul pada area di sekitarnya, yang mana mungkin meningkatkan risiko meningkatnya penularan Covid, bila pada tahun 2023 dinyatakan masih ada Pandemi Covid.
Salah satu aspek infrastruktur yang sangat dibutuhkan adalah Transportasi Massal Cepat (Mass Rapid Transit) yang tidak menggunakan jalan raya. Sebab, saat ini belum ada sistem transportasi massal di Kota Bandung. Dengan situasi ekonomi global, jelas dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mengurangi dampak dari peningkatan biaya BBM.
Bila kondisi ekonomi masyarakat Bandung menjadi lebih rendah, selain fakta bahwa ada beberapa kecamatan di Kota Bandung yang penduduknya tergolong miskin ekstrem, maka dibutuhkan jaring pengaman sosial yang harus dipersiapkan sejak dini. Jaring pengaman sosial dan pendataan masyarakat miskin perlu mendapatkan prioritas selama tahun 2023.
Mengingat kondisi ekonomi baik Nasional maupun secara global saat ini, Fraksi PSI-PKB-PPP memandang bahwa ada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga target-target yang dinyatakan dalam Nota Keuangan ini belum dapat dinilai.
Faktor seperti Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji kembali, demikian juga asumsi Dana Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan perekonomian makro, baik Nasional maupun krisis Global dalam waktu dekat hingga akhir Oktober 2022 ini.
Namun, Fraksi PSI-PKB-PPP menyoroti Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang belum terlihat secara langsung berusaha meningkatkan Produktivitas Masyarakat yang mengangkat perekonomian. Peningkatan pelayanan, mengoptimalkan pungutan pajak daerah, tidak berdampak besar bila dalam realita terjadi penurunan produktivitas dan pendapatan usaha dari masyarakat.
Dalam kebijakan Belanja, baik Belanja Operasional dan Belanja Modal, Fraksi PSI-PKB-PPP mengapresiasi kebijakan yang terlihat seimbang dan mendorong perubahan. Demikian juga Fraksi PSI-PKB-PPP menghargai adanya peningkatan Belanja Tidak Terduga, yang penting menjadi bagian dari Jaring Pengaman Sosial, bila terjadi krisis ekonomi di tahun 2023.
Perlu diperhatikan bahwa dibutuhkan prioritas Belanja untuk meningkatkan infrastruktur di Kota Bandung, yang juga tercermin dari pengalokasian Belanja Modal untuk aset yang dibutuhkan. Mungkin hal ini membatasi Belanja Operasi lebih ketat, namun ini merupakan pilihan yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan jangka menengah dan jangka panjang.***
