Penanggulangan Kemiskinan

Pansus 2 Bahas Bab Terakhir Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Editor DPRD Bandung
Selasa, 14 Juli 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, SH., MH.

HumasDPRD-Panitia Khusus  (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, kembali melaksanaan Rapat Kerja bersama TKPK, Dinsosnangkis, Bagian Kesra, Bbagian Hukum dan Tim Penyusun Naskah Akademik, membahas pasal-pasal Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung. Rapat digelar di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (13/7/2020).

Menurut Ketua Pansus 2, H. Aries Supriyatna, SH, MH., rapat 2 tersebut membahas bab terakhir dalam draf raperda Penanggulangan Kemiskinan.

"Kita bahas bab terakhir mengenai SLRT dengan detail. Seperti apa definisinya, tata cara pembentukan, hingga sumber dana-dana SLRT," jelas Aries.

Disebutkan, SLRT merujuk pada Permensos Nomor 15 Tahun 2018 adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan penduduk miskin dan kurang mampu.

"SLRT menjadi sebuah sistem penanganan kemiskinan secara efisien dan efektif, maka pembentukan pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah dibagi menjadi beberapa cara," jelas Aries.

Merujuk Permensos Nomor 15 tahun 2018 tersebut, tata cara pembentukan SLRT di kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan beberapa tahapan yakni sosialisasi terhadap daerah kabupaten/kota calon lokasi SLRT, asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/kota oleh Tim Teknis, dan menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, membentuk Tim Kelompok Kerja, membentuk Tim Penyelenggara, menyediakan sarana dan prasarana, membentuk kelembagaan, melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota, dan memfasilitasi pembentukkan Puskesos.@dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR