Penanggulangan Kemiskinan

Pansus 2 Dorong Pemkota Bandung Sinergiskan Potensi Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Editor DPRD Bandung
Rabu, 8 Juli 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua Pansus 2, H. Aries Supriyatna, SH., MH.

HumasDPRD-Untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung, maka diperlukan adanya sinergitas potensi partisipasi masyarakat. Hal tersebut, menjadi perhatian dari Panitia Khusus (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, saat melaksanakan Rapat Kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan, bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bagian Hukum dan Tim Penyusun Naskah Akademik (NA), Melanjutkan Pembahasan sebelumnya terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (7/7/2020).

Ketua Pansus 2, H. Aries Supriyatna, SH., MH., meminta paparan Bagian Hukum terkait telaah dasar-dasar hukum dengan keinginan Pansus 2 untuk menyinergikan potensi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

“Seperti yang sudah kemarin kami minta sebelumnya, sekarang kami ingin mendengar telaah yang sudah dilakukan Bagian Hukum terkait dasar hukum untuk menyinergikan potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ini,” katanya.

Yayan Ahyana dari Bagian Hukum Kota Bandung menjelaskan, dasar-dasar hukum yang ada terkait partisipasi masyarakat dalam  penanggulangan kemiskinan

“Kami Bagian Hukum sudah mencoba menelaah peraturan-peraturan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Di antaranya ada Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial No 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin,” ujar Yayan.

Menanggapi hal tersebut,  Aries menanyakan mekanisme untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui Perda Penanggulangan Kemiskinan, seperti contohnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

“Kalau bicara potensi, partisipasi masyarakat memang sudah ada, banyak justru. Hanya saja bagaimana kita optimalkan dan sinergiskan, terutama pada lembaga-lembaga zakat seperti Baznas atau Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas),” ucap Aries.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Dr. Tono Rusdianto Hendroyono, M.Si menjelaskan terkait partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Baznas itu badan resmi sesuai dengan Undang-undang. Baznas ini bertujuan untuk optimalisasi pengumpulan dana yang ada di komunitas-komunitas masyarakat lembaga amil zakat, yang tujuannya juga sama untuk menyelesaikan permasalahan sosial,” terang Tono.

Pernyataan Tono tersebut, senada dengan yang dipikirkan Aries.

“Hal tersebut sejalan dengan yang saya pikirkan. Nanti konsepnya memang ada di TKPK. Ada satu yang belum kita lihat mengenai zakat, ada Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) yang terkordinir oleh pemerintah. Kemudian ada Lembaga Amal Zakat (LAZ), saya melihat ini potensinya besar. Artinya ada potensi yg besar ini bagaimana kita optimalkan, sehingga penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung bisa diminimalisir,” tandasnya.@dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR