Pembagian Pembahasan Raperda Disesuaikan Tingkat Urgensi

Editor DPRD Bandung
Senin, 24 Januari 2022
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Bagian Hukum Kota Setda, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kota Bandung, Senin (24/1/2022).

HumasDPRD - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Bagian Hukum Kota Setda, membahas Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Caturwulan I Tahun 2022, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kota Bandung, Senin (24/1/2022).

Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Ir. Agus Gunawan dan berlangsung dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Melalui rapat tersebut, Wakil Ketua Bapemberda DPRD Kota Bandung, Muhammad Al-Haddad, SE. M.M., menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Bapemperda diupayakan harus matang secara dasar. Judul raperda yang diusulkan juga diarahkan agar memudahkan kinerja dewan bersama mitra kerja yang terkait.

“Hal ini sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dokumen yang sudah masuk dalam Bapemperda itu harus sudah matang secara dasar dan judul. Jangan sampai raperda yang disulkan harus mengalami perubahan judul. Saya rasa itu terjadi karena kurangnya keseriusan dari instansi pengusul raperda tersebut,” kata Haddad.

Anggota Bapemperda Salmiah Rambe juga menyampaikan tekait pembagian pembahasan Raperda yang ada setiap caturwulan. Pembagian tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa saat ini, terutama dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

“Kita harus selektif terkait apa yang harus dibahas terlebih dahulu. Ada dua Caturwulan, yang mana caturwulan pertama terasa sangat penuh dengan pembahasan raperda. Saya rasa kita perlu seleksi ulang dengan memilih melalui tingkat urgensinya. Raperda-raperda yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi harus kita utamakan, selain itu penanganan Covid-19 juga menjadi salah satu yang harus kita prioritaskan, sehingga raperda tidak terlalu urgensi bisa kita bahas pada cawu kedua,” tutur Salmiah.* (Trina)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR