Pembangunan Rutilahu Harus Dibarengi Perbaikan Sanitasi

Editor DPRD Bandung
Senin, 9 Agustus 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha DH,SH., menghadiri undangan musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2021, di Kelurahan Kelurahan Kebon Gedang, Senin (10/8/2021).

HumasDPRD - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha DH,SH., menghadiri undangan musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2021, dalam acara Pameran Gelar Karya Pembangunan di Kelurahan Kebon Gedang, Senin (10/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Camat Batununggal Drs.Tarya, Lurah Kebon Gedang Yusuf Firmasyah, dan Kepala Seksi Pembangunan Perumahan DPKP 3  Rino Novian Subhan, ST.

Acara tersebut dilaksanakan dengan Protokol kesehatan yang ketat. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha berharap Pemerintah Kota Bandung bisa menambah anggaran untuk program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Bandung.

Mengingat kerusakan yang dialami setiap rumah atau wilayah, berbeda-beda, mulai dari kerusakan ringan, sedang hingga berat.

"Jadi ditambah dari Rp14 juta menjadi Rp20 juta untuk rutilahu di Kota Bandung. Karena bermacam-macam, ada yang atap rusak, dindingnya rusak juga bahkan hingga lantainya juga," ujar Achmadn, dalam Pameran Gelar Karya Pembangunan di Kelurahan Kebon Gedang itu.

Ia menambahkan, bantuan Rutilahu harus tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaanya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, warga yang kurang mampu dapat tinggal di rumah yang layak.

"Program bantuan Rutilahu ini harus tepat sasaran, kemudian berdiri di tanah sendiri, jangan sampai di tanah pemerintah. Ini juga perlu diperhatikan," katanya.

Selain Rutilahu, ia juga menyoroti terkait sanitasi yang masih kurang terperhatikan di sejumlah wilayah di Kota Bandung, karena lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, aparat kewilayahan, dalam hal ini kelurahan, perlu untuk bersikap aktif dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya. Termasuk melakukan sosialisasi kepada warganya untuk selalu menjaga lingkungan.

"Tanpa kerja sama dan gotong royong, maka tidak akan terjadi apa-apa, maka kembali lagi ke masyarakat. Kemudian keaktifan lurah juga dibutuhkan dalam persoalan ini," ujarnya.

Lebih jauh Achmad mengungkapkan, persoalan sanitasi juga akan berdampak pada stunting atau gizi buruk. Sehingga dibutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang baik di masa depan.

"Dalam persoalan ini, dibutuhkan peran serta semua, dengan saling bahu membahu dan gotong royong dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Lurah Kebon Gedang mengatakan, pola pembangunan di wilayah memprioritaskan usulan dan aspirasi dari tingkat RT, RW, dan kelurahan, serta pembangunan dengan pola yang dikelola oleh masyarakat.

"Atas nama Kel. Kebon Gedang, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak Wakil Ketua DPRD atas bantuannya, komunikasi, dan koordinasi dengan Instansi dan Kementerian PUPR terkait Bantuan dari BUDP sehingga terealiasi dengan tepat sasaran," tuturnya.

Camat Batununggal, Drs. tarya menjelaskan bahwa musrenbang kecamatan adalah kunci dari penyusuan RKPD sekaligus ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

"Diharapkan hasil usulan yang diajukan oleh masyarakat yaitu usulan prioritas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Musrenbang. Kepada masyarakat agar  senantiasa menjaga dan pelihara dengan baik apa yang sudah dibangun dalam program Musrenbang," katanya.

Dalam acara tersebut, Achmad Nugraha juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa masker, sembako, dan hand sanitizer kepada Ketua Tim Penggerak PKK RW 03, Kelurahan Kebon Gedang, yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat di lingkungan RT 05, RW 05 , Kel. Kebon Gedang, Kota Bandung.* (Rio).


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR