Pemkot Bersama Banggar DPRD Mulai Bahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2022

Editor DPRD Bandung
Senin, 26 Juli 2021
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Badan Anggaran DPRD Kota Bandung melakukan rapat pembahasan ekspose awal Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Bamus, secara offline dan online, Senin, (26/7/2021).

HumasDPRD - Badan Anggaran DPRD Kota Bandung melakukan rapat lanjutan pembahasan ekspose awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan Laporan Realisasi Semester Pertama T.A 2021, di Ruang Rapat Bamus, secara offline dan online, Senin, (26/7/2021).

Rapat dipimpin Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, AT., MM, dan dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, SE., MM., Anggota DPRD Kota Bandung, Sekda Kota Bandung, TAPD, dan OPD terkait.

Tedy Rusmawan mengatakan, rapat ini digelar untuk membahas usulan-usulan dewan dan juga jawaban eksekutif atas pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar), pada rapat pemaparan RKUA - PPAS tahun 2022 tersebut.

"Memperhatikan RPJMD, kebijakan pusat maupun kebijakan provinsi, sehingga sesuai dengan kondisi riil di tahun yang akan datang, paling tidak ada argumen-argumen yang diusulkan dalam kebiajakan umum dalam RKUA-PPAS-nya nanti komisi akan melakukan pendalaman, sebelum dilaporkan kembali ke Banggar," ujar Tedy.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, penyampaian RKUA-PPAS akan dibahas secara tertib sehingga tidak terjadi wanprestasi.

"Penyampaian RKUA ini kami ingin tertib dalam melaksanakan kewajiban, sesuai Permendagri, proses penyampaian RKUA-PPAS di bulan Juli 2021, karena tidak ingin terjadi wanprestasi," kata Ema.

Sementara itu, RKUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sesuai dengan Perwal Nomor 69 tahun 2021, dengan berpedoman pada Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Apabila peraturan penyusunan APBD tahun 2022 telah ditetapkan, maka pedoman proses penyusunan APBD 2022 akan disesuaikan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang dimaksud.

Dalam RKUA-PPAS, kebijakan umum anggaran dirinci ke dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan umum ini berpedoman pada tema dan prioritas pada RKPD tahun 2022, dengan fokus pada penanganan Covid-19, Reformasi sosial, dan ketahanan kota.

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2022, salah satu prioritas pembangunan adalah pemulihan ekonomi.

"Pada saat ini kondisi perekonomian kota Bandung di era pandemi sangat kontraksi, sehingga arah kebijakan belanja dan strategi tahun 2022 adalah, pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif, kedua, pengembangan sektor pariwisata sebagai pemicu atau trigger aktivitas sektor Riil seperti usaha mikro, dan industri kecil, menengah sektor informal, dan subsektor ekonomi kreatif," ujar Ema.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitas pelatihan digital marketing, pemasaran secara offline (pasar kreatif, galeri usaha mikro), business matching secara online dengan konsul jenderal berbagai negara, serta fasilitas peningkatan ketahanan pangan keluarga.

"Ketiga, arah kebijakan belanja dan strategi tahun 2022 adalah peningkatan produktivitas ketenagakerjaan diimplementasikan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing, serta pelatihan kewirausahaan," tutur Ema.* (Indra)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR