Ekonomi Kreatif

Pemkot Diminta Bantu Unsur Fiskal dan Nonfiskal UMKM Kreatif

Editor DPRD Bandung
Kamis, 1 Oktober 2020
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua Pansus 7  Asep Mulyadi  mengatakan, subsektor ekonomi kreatif terutama fashion harus memiliki standarisasi agar memiliki nilai tambah pada produk UMKM. Hal itu mengemuka pada rapat kerja Pansus 7 di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (1/10/

HumasDPRD-Panitia Khusus (Pansus 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) dan Bagian Hukum Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kota Bandung di Ruang Rapat Bapemperda Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30, Kamis (1/10/2020). 

Ketua Pansus 7  Asep Mulyadi  mengatakan, salah satu subsektor ekonomi kreatif terutama fashion harus memiliki standarisasi agar memiliki nilai tambah pada produk UMKM.

“Salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kepada para pelaku ekonomi kreatif masyarakat Kota Bandung, adalah dengan memperhatikan fiskal dan nonfiskalnya,” ungkapnya.

Anggota Pansus 7 lainnya,  Riana mengatakan,  brand yang ada di Kota Bandung harus menunjukan frasa untuk menandakan suatu produk hasil UMKM Kota Bandung.

"Jika Kota Bandung ingin memiliki standarisasi internasional, maka untuk standarisasi contoh seperti size baju (small, medium, large) harus sesuai dengan ukuran internasional. Potensi Indonesia terhadap fashion terutama Kota Bandung itu luar biasa,"jelasnya.

Kepala Disbudpar Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari berpendapat Kota Bandung menjadi prioritas untuk pemasaran barang agar tidak kalah dengan produk luar negeri dan produknya harus memiliki ciri khas frasa agar mudah diingat oleh masyarakat.* (Jaja Zaenudin)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR