Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Harus Terpadu dan Lintas Sektoral

Editor DPRD Bandung
Jumat, 4 September 2020
Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung
DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2021 dan Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penanggulangan Kemiskinan, Jumat (4/9/2020)*

HumasDPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar rapat paripurna ke-7 pada masa sidang ke-II 2020-2021 membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2021 dan Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penanggulangan Kemiskinan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jl. Sukabumi no. 30 Bandung, Jumat (04/09/2020).

Katua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna  memaparkan  laporan hasil pembahasan  rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Penanggulangan Kemiskinan.

“Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang bersifat multidimensi, mendesak dan memerlukan perhatian khusus, dalam penanganan dan pendekatannya harus sistematik, terpadu dan menyeluruh. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antarlintas sektoral,” papar Aries.

Aries menambahkan, data penduduk miskin di Kota Bandung yang bersumber Pemerintah Kota Bandung.

“Penduduk miskin Kota Bandung terdiri dari penduduk miskin dan orang tidak mampu, data proyeksi indikator makro ekonomi Kota Bandung tahun 2020-2021 sesuai indeks GINI (Gini rasio) berkisar 0,42-0,37 atau secara persentase penduduk miskin sekitar 3,32 % - 3,66 %. Diproyeksikan, penduduk miskin di Kota Bandung tahun 2020-2021 berkisar 303 ribu hingga 360 ribu orang, perlu digarisbawahi data tersebut adalah data proyeksi pada saat sedang menghadapi wabah Covid-19,” tambah Aries.

Selain itu, Aries juga mengungkapkan ingin memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Bandung.

“Kami berupaya agar perda penanggulangan kemiskinan dapat dijadikan acuan bagi terciptanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang disertai tata kelola pemerintahan yang baik. Tekad tersebut pada hakikatnya ingin menghadirkan pelayanan publik secara prima bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Atau dengan kata lain kami ingin memberikan “karpet merah” bagi pelayanan masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kota Bandung,” ungkap Aries.

Selain pengambilan keputusan terhadap laporan Pansus 2 terkait Raperda Penanggulangan Kemiskinan, pada rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2021.* (Trina Agnia)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR