Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Covid-19 Harus Maksimal

Editor DPRD Bandung
Selasa, 5 Oktober 2021
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 5 DPRD Kota Bandung melaksanakan membahas penyusunan Raperda tentang Pencegahan, Pengendalian Covid-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, di Gedung DPRD, Selasa, (5/10/2021).

HumasDPRD - Panitia Khusus (Pansus) 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas penyusunan Raperda Kota Bandung tentang Pencegahan, Pengendalian Covid-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, di Gedung DPRD, Selasa, (5/10/2021).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I dilakukan bersama dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Tim NA.

Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan mempertanyakan terkait bagaimana mekanisme kegiatan masyarakat apabila dijabarkan dalam raperda tersebut. Hal itu didorong dari banyaknya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat umum tetapi belum paham terkait pelaksanaannya.

“Saya rasa kita juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan berkerumun. Agar mereka bisa melaksanakan kegiatan seperti pertemuan antarwarga sesuai dengan aturan-aturan yang akan kita susun,” kata Agus

Hal tersebut juga menjadi pertimbangan anggota Pansus 5, drg. Maya Himawati agar kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kemasyarakatan juga harus diperhatikan.

“Kita sebagai figur dari masyakat harus juga lebih memperhatikan hal-hal yang mungkin dirasa tidak penting, namun bisa berimbas besar kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang ingin melaksakan kegiatan kemasyarakat seperti pernikahan, pertemuan antarwarga, atau bahkan arisan yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus agar kegiatan mereka tetap terlaksana namun tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Maya

Dalam kesempatan itu, Agus andi menambahkan, raperda ini harus mampu menjadi pegangan semua pihak dalam proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Jangan sampai dengan adanya raperda ini, masyarakat semakin dibingungkan dengan aturan dan kebijakan yang tidak lengkap dari uraian yang ada dalam raperda ini. Agar proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi bisa kita laksanakan dengan baik dan maksimal,” kata Agus.* (Tofan)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR