HumasDPRD-Ketua Pansus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi berharap lahirnya Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kota Bandung, dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi warga Kota Bandung.
Menurutnya pelaku ekonomi kreatif mulai tumbuh di Kota Bandung, namun dengan dukungan perda tersebut, dapat menjadi nilai tambah dalam memberikan sumbangsih untuk perekonomian masyarakat.
"Kedepan ekonomi kreatif dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya pada Rapat Kerja Pansus 7 DPRD Kota Bandung membahas Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (1/9/2020).
Dikatakan Asep Mulyadi, dalam pengembangan ekonomi kreatif maka tidak bisa hanya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung saja, tapi juga seluruh dinas dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
"Termasuk dukungan infrastruktur bagi ekonomi kreatif di Kota Bandung," ujarnya.
Anggota Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul menuturkan perlu adanya nilai-nilai lokal yang hadir dalam Raperda Ekonomi Krearif tersebut. Sehingga memiliki nilai lebih atau plus dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung.
"Sehingga tidak langsung seperti dari provinsi, tapi ada nilai-nilai lokal yang ditambahkan. Demi kualitas raperda yang akan kita bahas ini," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Dewi Kaniasari menerangkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 1505 pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Bandung. Mereka terdiri dari berbagai usaha seperti aplikasi, game musik desain grafis, kuliner dan lain sebagainya.
"Ini merupakan bagian dari komitmen, bagaimana ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi," ujarnya.* (Rio)
