Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan Tipologi Harus Diikuti Peningkatan Pelayanan

Editor DPRD Bandung
Rabu, 7 Oktober 2020
Peningkatan tipologi OPD dari tipe B ke tipe A harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu mengemuka pada raker Pansus 5 DPRD Kota Bandung, Rabu (7/10/2020)*

HumasDPRD- Panitia Khusus (Pansus) 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, meminta peningkatan tipologi organisasi perangkat daerah (OPD) dari tipe B ke tipe A harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus 5, Aries Supriyatna pada rapat kerja Pansus 5 dengan BKPP, DPKP3, Distaru, DPU, Bagian Orpad, Bagian Hukum membahas Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Rabu (7/10/2020).

Menurut Aries, perubahan tipologi perangkat daerah, selain berdampak pada pelayanan publik, juga pada struktur organisasi dan anggaran.

"Pertimbangan lain, apa hanya mengembangkan struktur organisasi, atau ada pengembangan optimalisasi layanan publik. Nantinya akan menyerap tenaga kerja untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini tidak hanya pada struktur saja tapi juga berdampak pada anggaran," jelas Aries.

Selain itu, perubahan tipologi harus ada data yang valid agar terukur seberapa kebermanfaatannya. 

"Lihat juga peningkatan kebermanfaatannya, jangan sampai pengembangan jabatannya saja, tapi juga harus padat karya. Pelayanan kepada masyarakatnya pun harus terukur," kata Aries.

Selain itu, Anggota Pansus 5 lainnya, Aan Andi Purnama, mengatakan pengusulan peningkatan tipologi dalam organisasi pun harus berdasarkan data yang valid, atau dokumen pendukung.

"Untuk mengusulkan tipologi, perlu dulu valid ada data-data skoring yang berubah. Data skoring berdasarkan dokumen pendukung, perubahan skoring bukan hanya meningkatkan tipologi A saja, tapi hukum juga," papar Aan.

Menurut Aan, validasi data dalam pengusulan peningkatan tipologi organisasi akan menjadi persoalan multidampak.

"Jika validasi data tidak benar, pembagian tugas pun tidak akan benar, tidak efektif dan efisien, beban kerja, postur anggaran besar, tumbang tindih kegiatan tupoksi dan sebagainya. Maka jika validasi data tidak akurat, ini akan menjadi awal persoalan. Contoh tentang perairan, skoring irigasi persawahan di Kota Bandung yang semakin berkurang dan sebagainya, dalam hal struktur organisasi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalo misal sekarang Kabid di PU ada tiga kalo pun dua cukup sudah saja dua," jelas Aan.

Rapat di tengah pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.* (Indra Irawan)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR