Komisi D

PJJ Harus Picu Pengembangan Karakter Peserta Didik

Editor DPRD Bandung
Selasa, 23 Februari 2021
Alam/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi D DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung membahas Evaluasi Kerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (23/2/2021).

HumasDPRD - Komisi D DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, membahas Evaluasi Kerja Tahun 2020 dan Program Kerja Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (23/2/2021).

Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi D, H. Aries Supriyatna, SH., MH dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi D, Iwan Hermawan, SE., Ak, Sekretaris Komisi D, Asep Sudrajat beserta Anggota Komisi D, Drs. Heri Hermawan, drg. Susi Sulastri, Nunung Nurasiah, S.Pd, Dr. Rini Ayu Susanti, SE., M.Pd, dan H. Erwin, SE.

Adapun Anggota Komisi D yang hadir secara virtual melalui video conference yaitu Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I, Agus Salim, dan Yoel Yosaphat, ST.

Dalam pembukaan rapat itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, SH., MH ingin menekankan pembahasan program kerja Disdik fokus pada satu hal yang mendesak saat ini.

“Saya ingin untuk rapat kali ini, lebih fokus kepada PJJ atau pembelajaran jarak jauh,” ujar Aries.

Aries juga menambahkan perlunya kerja sama dari semua pihak untuk mengelola pelaksanaan PJJ agar optimal.

“Perlu dipikirkan bersama bagaimana pengelolaan PJJ yang baik, sehingga progress pendidikan bisa berjalan secara optimal,” ucap Aries.

Pada rapat tersebut, Kepala Disdik Kota Bandung, Drs. Hikmat Ginanjar, M.Si menjelaskan terkait permasalahan Disdik di tahun 2020 dan program kerja Disdik tahun 2021, yang salah satunya adalah inovasi-inovasi program PJJ.

Sesuai arahan dari Kemendikbud, proses kegiatan belajar-mengajar diadakan di rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sejak hadirnya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Adapun keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang ditemui selama proses PJJ yang sudah berjalan hampir setahun ini, di antaranya orang tua yang kurang mampu membantu membimbing anak-anak dengan tugas sekolah yang diberikan selama PJJ.

Selain itu, ada juga persoalan guru yang kesulitan mengelola PJJ, penurunan pencapaian belajar pada anak terutama yang berada di sosio-ekonomi berbeda, hingga menurunnya kedisiplinan anak.

“Kemudian ditambah anak yang belum memiliki alat PJJ (Gawai), di antaranya di tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 9.086, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4.251, maka jika ditotalkan sebesar 13.337,” kata Hikmat.

Untuk menanggulangi masalah-masalah itu, kata dia, Disdik menyiapkan dan meningkatkan layanan daring yang bisa mengedukasi orang tua. Disdik menyiapkan layanan daring yang bernama SAKOJA, yang terdiri dari 3 sub aspek.

Yang pertama, SIKAYA, yang merupakan aplikasi pembelajaran daring bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Ada pula PUBER, pusat sumber belajar yang berisi media bahan ajar, dan yang ketiga yakni NGABAUR, aplikasi budaya Sunda sebagai bahan pembelajaran berbasis data.

“SAKOJA tersebut berada dalam program yang sedang dikembangkan oleh Disdik Kota Bandung yaitu Pembelajaran dalam Jaringan (Padaringan), pemancar yang didirikan di SD dan SMP Negeri dengan memanfaatkan jaringan fiber optic Pendidikan Kota Bandung,” tutur Hikmat.

Pengembangan Karakter

Wakil Ketua Komisi D Iwan Hermawan, SE., Ak mengatakan, PJJ diharapkan tidak hanya menemukan solusi melalui digitalisasi, tetapi harus tetap ada pengembangan karakter untuk peserta didik.

Ia sepakat bahwa masa depan itu cukup bergantung pada perangkat digital, dan mendukung upaya Disdik yang menyiapkan sumber belajar secara mandiri melalui sistem digitalisasi.

“Namun, harus ditanggapi sesuai kondisinya. Seperti PJJ saat ini, pihak Disdik juga harus tahu proses PJJ di rumah seperti apa, harus memperhatikan peserta didik yang menjalankan PJJ juga, karena tidak semua rumah bisa kondusif dalam pelaksanaan PJJ, contoh rumah-rumah yang padat. Sehingga perlu adanya evaluasi dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan PJJ dan juga perkembangan peserta didik,” ujar Iwan.

Iwan pun memberi masukan tentang kemungkinan peserta didik datang ke sekolah, minimal untuk mendapatkan evaluasi pembelajaran. Tentunya skema ini diterapkan dengan mengatur dan membatasi jumlah peserta didik serta waktu kehadiran.

“Karena PJJ di rumah tidak sama dengan di sekolah. Jika hanya fokus pada pembelajaran saja, tempat bimbel juga bisa. Tetapi perlu adanya pengembangan karakter pada anak, yang di mana biasanya anak bisa dapatkan di sekolah,” ucap Iwan.

Anggota Komisi D lainnya mengapresiasi atas apa yang sudah diupayakan oleh Disdik Kota Bandung. Meski begitu, masih perlu adanya pengoptimalisasian terhadap PJJ di Kota Bandung, terutama mengenai pengembangan karakter peserta didik yang sama pentingnya dengan kemampuan kognitif.* (Trina)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR