Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Posisi Satuan Tugas Verifikasi Validasi Harus Diperkuat Secara Hukum

Editor DPRD Bandung
Rabu, 24 Juni 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua Panitia Khusus 2, Aries Supriyatna memimpin rapat kerja yang membahas soal rujukan yuridis Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi pada Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (24/6/2020)*

HumasDPRD-Panitia Khusus 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kembali melakukan rapat kerja bersama dengan TKPK, Dinsosnangkis, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, dan Tim Penyusun Naskah Akademik. Rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua Pansus 2, Aries Supriyatna, SH., MH, membahas rujukan yuridis Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi (Verivali) dalam Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Rabu, (24/6/2020).

Aries Supriyatna mengatakan, pihaknya mendukung dengan diadakannya Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial, karena hal tersebut adalah amanat Undang-Undang.

"Kita bahas tentang rujukannya, bukan subjeknya. Kami tidak akan menghapus Satgas Verivali, karena secara normatif sudah tercantum dalam Undang-undang. Kita bahas posisi lembaga ini akan diadakan di mana, apakah satgas khusus, atau dengan penambahan tugas Rukun Warga (RW)," jelas Aries.

Hal tersebut senada dengan Anggota Pansus 2, Iman Lestariyono, S.Si, yang mengatakan bahwa Verivali perlu diperkuat. "Petugas verivali ini memang harus ada, melekat. Verivali ini muatan lokal, namun harus ada. Dari awal kita harus tetap, data itu harus terpadu, karena itu sesuai undang undang. Penting verivali ini untuk dikuatkan," kata Iman.

Seperti diketahui, Verivali diatur dalam Permensos nomor 28 tahun 2017, mengenai proses mekanisme untuk melaksanakan verivali, dan pada Permensos nomor 5, tahun 2019, tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Melansir Permensos nomor 5 tahun 2019, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selanjutnya disebutkan jika seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya. Jika dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.*dprd.bandung.go.id


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR