Komisi A

Publik Berhak Mendapat Penjelasan Hasil Musrenbang

Editor DPRD Bandung
Jumat, 26 Februari 2021
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi A DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Jumat (26/2/2021).

HumasDPRD – Warga Kota Bandung berhak untuk menerima penjelasan tentang hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Dasar pertimbangan atas usulan yang direalisasi maupun yang ditunda perlu dipahami publik agar tidak terjadi disinformasi.

Bahasan tentang musrenbang itu muncul saat rapat kerja Komisi A DPRD Kota Bandung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Jumat (26/2/2021).

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, SIP., M.Si. menyarankan agar dibuat tabel hasil realisasi musrenbang. Selama ini, perwakilan publik ikut mengawasi hingga musrenbang tingkat kecamatan.

Namun, setelah muncul hasil musrenbang tingkat kota, banyak publik tidak mengetahui dasar keputusan atas sejumlah usulan. Padahal, kata Rizal, publik menunggu kejelasan soal usulan prioritas musrenbang yang direalisasikan atau juga ditolak.

Selama ini, alasan penolakan atau penundaan usulan dari warga jarang dijelaskan utuh. Hal itu menyebabkan munculnya beragam asumsi dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Setidaknya ada alasan kepada masyarakat, beserta sejumlah ketentuan yang menyertai dasar munculnya hasil musrenbang tersebut. Disarankan ada tabel realisasi. Jadi semua terukur. Warga pun bisa memahami kondisinya jika informasi semua terbuka,” ujar Rizal.

Kamus usulan terkait aspirasi kepada dewan yang diberikan kepada warga juga perlu bentukan baru supaya tidak terkesan kaku. Rizal khawatir, kamus usulan itu membingungkan publik.

Ia juga menduga kamus usulan itu yang mengakibatkan fokus aspirasi selalu mengarah usulan terkait infrastruktur. Padahal, banyak warga yang membutuhkan program dari sektor lain.

“Banyak warga yang menginginkan pelatihan atau pengembangkan kompetensi lainnya. Jangan terlalu mengacu pada infrastruktur,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Khairullah, S.Pd.I. mengamini kondisi yang diungkap Rizal. Ia menerima sejumlah protes dari warga karena selama ini usulan prioritas musrenbang terlalu padat oleh kebutuhan infrastruktur.

Padahal, khususnya di masa pandemi ini banyak pula usulan terkait penyelesaian masalah ekonomi.

“Saya juga ingin sekalian minta ke Bappelitbang, untuk membuat kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat menyusul adanya pandemi. Hari ini selain dampak kesehatan, masalah ekonomi juga mengancam mereka. Saya harap Bappelitbang memikirkan solusi-solusi untuk kondisi ini,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya, B.Sc. pun meminta Bappelitbang mendalami penelitian terkait dampak sosial bagi para pedagang kaki lima (PKL) di tengah sejumlah aturan pembatasan di masa pandemi. Erick juga mendukung penuh peningkatan peran Bandung Planning Gallery agar warga bisa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Dudy Himawan, S.H. berharap Bappelitbang membenahi pola penyusunan usulan bagi warga supaya bisa memahami soal apa yang dibutuhkan dan akan dikerjakan di wilayahnya. Kembali, kamus usulan harus dibuat sederhana supaya memudahkan warga.

“Jangan sampai kita menampung seluruh usulan. Sekarang apa saja yang menjadi usulan ditampung,” ujarnya.

Anggota Komisi A lainnya, H. Agus Andi Setyawan menyoroti kamus usulan dalam pengajuan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

“PIPPK juga perlu dikawal. Benahi kode rekening, kamus usulan, yang belum konkrit. Sehingga tidak memicu perdebatan dan kesalahpahaman di lapangan,” ujarnya.

Kepala Bappelitbang Kota Bandung Anton Sunarwibowo menyambut baik sejumlah usulan dari Komisi A DPRD Kota Bandung. Terkait dengan publikasi informasi hasil musrenbang akan menjadi atensi khusus Bappelitbang.

“Kami pasti informasikan hasil perkembangan realisasi musrenbang. Supaya masyarakat bisa memahami dan tercerahkan, mana usulan prioritas, mana yang ditunda. Ke depan, kami berharap tidak ada lagi misinformasi dari warga terkait usulan yang belum direalisasikan,” ujar Anton.

Sejumlah rencana kerja 2021 dipresentasikan di depan dewan. Di antaranya Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Kami juga ingin Bandung Planning Gallery jadi pusat dialog, supaya aspirasi perencanaan pembangunan di Kota Bandung lebih terbuka,” katanya.* (Fikry)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR