Pansus 4 Raperda Perizinan

Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dirancang Benahi Persoalan

Editor DPRD Bandung
Selasa, 6 April 2021
Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung.
PansusĀ  4 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (6/4/2021).

HumasDPRD - Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama DPMPTSP, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Tim Naskah Akademik, dan Prof. Asep Warlan, dengan agenda pembahasan ekspose salah satu rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (6/4/2021).

Rapat dipimpin oleh DR. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si, sebagai ketua Pansus 4, bersama wakil ketua Christian Julianto, serta dihadiri oleh beberapa anggota seperti, Sandi Muharam, SE, Hj. Siti Nurjanah, S. S, Dudi Himawan, SH., H. Wawan M. Usman, SP, H. Erwin, SE, dan Asep Sudrajat.

Rapat kerja pertama Pansus 4 kali ini membahas penyampaian naskah akademik dan hasil kajian dari berbagai aspek yang menjadi latar belakang raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandung.

Prof. Asep Warlan mengatakan, perda ini nantinya diarahkan untuk menghadirkan kepastian dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

“Diharapkan dengan adanya perda ini, dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Sehingga ini yang dituangkan dalam naskah akademik yang kami sampaikan pada rapat kerja hari ini,” ujarnya.

Ketua Pansus 4, Juniarso Ridwan, mengharapkan raperda ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menggeliatkan kembali ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini.

“Masalah-masalah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha seperti proses pengajuan perizinan yang tidak ada kejelasan harus ada tindak lanjutnya. Harus ada limit waktu. Bila ada penundaan, harus ada kepastian secara hukum bagaimana kejelasan perizinannya,” ujarnya.

Christian Julianto, selaku Wakil Ketua Pansus 4, menyampaikan hal senada bahwa bagi pengusaha yang paling penting ialah kepastian baik dalam kepastian waktu dan kepastian biaya. Selain itu, banyak pelaku usaha UMKM yang merasa takut untuk mengurus izin karena dirasa takut sulit, mahal, dan takut menjadi objek pajak. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai perizinan berusaha.

Wawan M. Usman, Siti Nurjanah, dan Dudi Himawan menekankan agar nantinya menghadirkan dan mensosialisasikan raperda ini dengan delapan dinas terkait pada sektor perizinan, menciptakan ekosistem investasi yang sehat, tidak ada diskriminasi, serta dapat mengakomodir kearifan lokal Kota Bandung.

Selain itu, anggota Pansus 4, Sandi Muharam, Asep Dudrajat dan H. Erwin, pun memberikan beberapa catatan mengenai salah satu kendala yang sering dihadapi seperti ketidaksesuaian saat pelaksanaan setelah perda disahkan.

Peran pengawasan dan penindakan pun selalu menjadi tugas besar. Selain itu, raperda ini mesti menghaspu permasalahan koordinasi dan sinkronisasi antardinas lain dengan DPMPTSP.

“Besar harapan perda ini dapat menjadi perda yang berkualitas, tidak ada tumpang tindih, mudah dilakukan penegakan saat ada pelanggaran. Juga di tengah pandemi saat ini, diharapkan perda dapat hadir dan membantu masyarakat untuk menggeliatkan lagi ekonomi. Juga tidak menyulitkan masyarakat baik secara sistem dan persyaratan yang kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan PAD Kota Bandung,” tuturnya.* (Putri)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR