Raperda RPJMD

RPJMD Matangkan Isu Lingkungan Hidup dan Peran Kecamatan

Editor DPRD Bandung
Selasa, 4 Mei 2021
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 2 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja membahas Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (4/5/2021).

HumasDPRD - Panita Khusus (Pansus) 2 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja membahas Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 bersama Tim Penyusun RPJMD, Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dan Ketua Paguyuban Camat, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa 4 Mei 2021

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus 2 Iman Lestariono, S.Si dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 2 Drs. Heri Hermawan dan Anggota Pansus 2 Dr. Rini Ayu Susanti, M.Pd., H. Yusuf Supardi, S.Ip., Drg. Maya Himawati, Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., Yoel Yoshapat, ST., dan Khairullah, S.Pd.I dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Ketua Pansus 2 Iman Lestariono menjelaskan, rapat ini dilakukan untuk melakukan menyesuaian terhadap perubahan nomenklatur, sasaran, prioritas, struktur, dan pendapatan dari dinas dan OPD dikarenakan adanya bencana non-alam Covid-19.

Iman juga meminta pihak terkait benar-benar mengitung dan mencermati poin-poin yang terkait dengan RPJMD  sampai pada pertimbangan operasional di lapangan. RPJMD hasil rancangan kali ini harus terbentuk matang, supaya tidak ada perubahan di kemudian hari.

Anggota Pansus 2 Dr. Rini Ayu Susanti, M.Pd menanyakan target dari pelayanan sampah yang dikelola DLHK menurun dari tahun sebelumnya5. Rini juga mempersoalkan dasar dari penentuan indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD DLHK.

Sedangkan drg. Maya Himawati menyoroti bagaimana rencana peralihan program kerja (proker) PD kebersihan yang sebentar lagi akan terintegrasi dengan DLHK.

“Menurut saya program kerja di PD kebersihan banyak yang bagus, DLHK seharusnya bisa menyiapkan dan melanjutkan proker PD kebersihan yang sudah berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, H. Yusuf Supardi meminta kepada Paguyuban Camat agar bisa bekerjasama dengan DLHK dalam proses realisasi bank sampah di setiap kecamatan. Yusuf juga menyoroti kinerja dalam hal upaya memperbaiki kondisi udara di lingkungan Kota Bandung.

“Ini harus mendapat perhatian lebih. Dari 12 kebutuhan alat pemantau mutu udara, kita hanya mempunyai 4 buah,” katanya.

Anggota Pansus 2 Salmiah Rambe, S.Pd.I dan  Yoel Yoshapat, ST. meminta adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas yang harus terus ditambah dan disosialisasikan di setiap kecamatan dan kelurahan. Hal ini bisa dilakukan dengan berkerjasama dan bersinergi dengan dinas sosial dan dinas-dinas lainya, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan prima mulai dari tingkat kewilayahan.

Yoel berharap DLHK tidak terpaku oleh indeks lingkungan hidup berdasarkan penilaian internal saja. Evaluasi kinerja dapat terlihat jelas jika penilaian indeks lingkungan hidup dibandingkan dengan data kota atau kabupaten lain.

“Masukan dari saya adalah mohon perubahan RPJMD ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas dan sinkron antarwilayah kecamatan, kelurahan, jika perlu sampai kepada 1591 RW di Kota Bandung, sehingga mereka bisa mengetahui dan mengukur kinerja kita sebagai bagian dari pengawasan dan penentu arah kebijakan,” tutur Iman.* (Nuzon)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR