Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Sebagai Wakil Rakyat, DPRD Kota Bandung Teruskan Aspirasi Buruh

Editor DPRD Bandung
Kamis, 8 Oktober 2020
Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung
DPRD Kota Bandung menerima aspirasi para buruh terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja  yang dianggap merugikan kaum buruh di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Kamis (8/10/2020)*

HumasDPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menerima aspirasi para buruh terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja  yang dianggap merugikan kaum buruh atau pekerja. Ratusan buruh tersebut, mendatangi Gedung DPRD Kota Bandung di Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung untuk menyalurkan aspirasinya tersebut. 

Sejumlah perwakilan para buruh yang tergabung dalam  di Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP - TSK - SPSI) PT Masterindo, diterima oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya.

Dalam kesempatan tersebut, Tedy Rusmawan mengatakan sebagai fungsi dari perwakilan rakyat maka pihaknya akan menampung aspirasi para buruh tersebut, dan akan menyampaikannya ke pusat. 

"Sebagai fungsi dari perwakilan rakyat, kami menerima aspirasi para buruh dan menyampaikannya langsung kepada presiden. Kami berharap perjuangan para buruh untuk menuntut keadilan ini, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka," ungkapnya seusai menerima aspirasi di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). 

Menurutnya kendati telah melalui berbagai rangkaian proses tahapan, namun secara pribadi, dirinya menolak UU Cipta Kerja tersebut. Karena banyak hal yang menjadi catatan dan dikritisi dari legislatif di daerah. 

"Kami di DPRD Kota Bandung sejalan dengan apa yang telah dilakukan Pemkot Bandung, yakni akan menyampaikan aspirasi penolakan kepada pemerintah pusat. Harapannya dengan masifnya aksi penolakan di daerah ini, maka menjadi pertimbangan bagi pusat untuk membatalkan atau mengkaji kembali UU Cipta Kerja sebelum dipermanenkan," tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya menerangkan bahwa UU Cipta Kerja merupakan isu nasional, sehingga daerah -daerah lain ikut memperjuangkan aspirasi tersebut. 

Walau demikian, Ia berharap dalam menyampaikan aspirasinya, baik buruh maupun pekerja, dapat menerapkan protokol kesehatan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19. 

"Silahkan menyuarakan aspirasi menuntut keadilan, mudah-mudahan berhasil sesuai harapan. Tapi mohon titip untuk selalu jaga protokol kesehatan, apalagi di tengah masa pandemi ini," tambahnya.* (Rio)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR