SKPD Harus Sikapi Perubahan Regulasi dengan Inovasi

Editor DPRD Bandung
Rabu, 6 April 2022
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 1 LKPJ membahas Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, (6/4/2022).

HumasDPRD- Panitia Khusus 1 (Pansus 1) LKPJ membahas Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 bersama Disdagin, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, (6/4/2022).

Rapat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dipimpin langsung Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri anggota Pansus 1 baik secara langsung maupun melalui daring teleconference.

Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafury menyampaikan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 terkait capaian retribusi pada tahun 2021 dari setiap SKPD.

"Kita semua di sini memegang dokumen LKPJ T.A 2021. Acuan dari Pansus 1 ini yaitu dokumen ini jangan sampai OPD menyampaikannya dengan data yang tidak sama antara di dokumen LKPJ dan yang disampaikannya,” ucapnya.

Selain itu, menurut Ferry perlu juga disampaikan faktor-faktor hambatannya agar ada saran dan masukan yang lebih baik untuk ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus 1 Drs. Riana mengatakan, kondisi PAD Kota Bandung terkait regulasi mengalami perubahan dan SKPD-SKPD harus siap mengikuti dan membuka inovasi-inovasi baru.

"Dengan terjadinya perubahan regulasi terhadap PAD, SKPD-SKPD harus siap mengikutinya dan membuka inovasi-inovasi baru seperti di DPKP, salah satu retribusi yang bagus ada di Taman Tegallega, prospektif untuk mendapatkan retribusi, yang baik dapat dibuat inovasi serta kajian-kajian yang prospektif untuk ke depannya, agar yang dirasakan masyarakat itu lebih puas atau baik lagi dengan adanya salah satu sarana yang dimiliki Kota Bandung,” ujarnya.

Anggota Pansus lainnya, Hasan Faozi, S.Pd., menyampaikan semua SKPD harus membawa data rekomendasi tahun 2020 dari DPRD agar tahu implementasi dan hambatannya sudah sejauh mana.

"LKPJ 2021 ini harus juga disesuaikan dengan rekomendasi tahun 2020 dari DPRD yang mana apa saja kelemahan atau kekurangan dari masing-masing SKPD, yang mana rekomendasi tersebut untuk memperbaiki retribusi tahun 2021 dan apa saja implementasinya dan hambatannya seperti apa. Jika ada perubahan berarti ada peningkatan, jika tidak ada perubahan berarti ada hambatan,” katanya.

Anggota Pansus 1 lainnya, Sandy Muharam, S.E., mengatakan, retribusi yang didapatkan harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak boleh merasakan ditakut-takuti oleh retribusi. Pelayanan yang dilakukan harus optimal yang mana manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan target retribusi harus dengan basis data yang jelas, serta kendala apa saja yang dialami agar tidak terjadi kembali,” ucapnya.* (Jaja)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR