Ekonomi Kreatif

Tentukan Leading Sektor Ekonomi Kreatif Kota Bandung

Editor DPRD Bandung
Selasa, 29 September 2020
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung
Pansus) 7 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan Disbudpar, Bappelitbang, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung tentang Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung di DPRD Kota Bandung, Selasa (29/9/2020)*

HumasDPRD-Leading sector (sektor terdepan) perekonomian kreatif di Kota Bandung harus ditentukan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) secara objektif. Hal tersebut menjadi pembahasan rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Kota Bandung dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Perencanaan Pengembangan, Penelitian, dan Pembangunan (Bappelitbang), dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung tentang Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung di Ruang Bapemperda, DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Selasa (29/9/2020).

Anggota Pansus 7, Folmer Siswanto M. Silalahi mengatakan, penentuan leading sektor tersebut perlu adanya perbaikan atau evaluasi tahunan. "Fokus satu (sektor) saja dulu. Apa yang jadi  leading sektornya, baru kembangkan subsektor lain. Fashion, kriya, dan kuliner, itu hal yang bisa dianggap leading sektor. Menjadi hak untuk subsektor lain biar bisa berkembang. Maka perlu adanya revisi tahunan atau dipercepat sesuai kebutuhan. Harus lugas, harus bisa diprediksi, misal 2 tahun ke depan untuk bisa melakukan perbaikan," kata Folmer.

Anggota Pansus 7 lainnya, Sandi Muharam menambahkan, penentuan leading sektor tersebut harus objektif, agar dipahami oleh sektor ekonomi kreatif lainnya di Kota Bandung.

"Ada dua pertimbangan, dengan alasannya yang kuat. Pertama, ketika Perda fokus ke beberapa subsektor unggulan, konsekuensinya subsektor lain tidak mendapat perhatian. Jangan sampai, leading sektor membuat sektor lain tidak mendapat perhatian. Kedua, harus ada alasan dijadikan leading sektor harus objektif dan yang bisa dipahami dengan subsektor lain," jelas Sandi.

Ketua Pansus 7 Asep Mulyadi menyebutkan, leading sektor ekonomi (kreatif) yang dikelola Dinas Budaya dan Pariwisata, diharapkan bisa lebih fokus dan menjadi brand image Kota Bandung. 

"Tujuan perda, menjadikan penataan dan pengembangan juga pengarusutamaan ekonomi kreatif di kota Bandung. Namun jika semua sektor dibebankan pada Disbudpar, akan terlalu besar dan tidak akan terkendali. Karena di luar itu pun sudah dibahas oleh Disdagin dan UMKM. Maka di luar itu, potensi-potensi di luar itu bisa dikelola menjadi fokus dinas pariwisata (Disbudpar). Misalnya musik, pengembangan aplikasi, seni pertunjukan, dan lain-lain," pungkas Asep. (Indra Irawan)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR