Penanggulangan Kemiskinan

TKPK Wajib Buat Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Editor DPRD Bandung
Selasa, 14 Juli 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, SH., MH.

HumasDPRD-Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H,. M.H., mengatakan, dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wajib membuat rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung selaku Ketua TKPK bisa lebih optimal dalam penanggulangan kemiskinan.

"Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama,  pendataan karena melihaat persoalan data sangat fundamental. Pendataaan bantuan masyarakat harus jelas terperinci, sistem yang stabil untuk ke depannya kami berupaya optimal agar kedepannya Kota Bandung dapat menjadi percontohan data dan  sistem yang valid,” ujarnya dalam Rapat Kerja pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung bersama Bappelitbang, TKPK, Dinsosnangkis, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Tim Penyusun Naskah Akademik, di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Selasa (14/7/20).

Aries menjelaskan, poin kedua adalah proses sistem pelayanan kemiskinan. Raperda ini di backup oleh Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Dalam hal sosial dan  infrastruktur selesai di tingkat kelurahan atau Puskesos kelurahan. Pelayanan kesehatan didekatkan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan optimal kepada rakyat miskin dan  tidak mampu.

“Poin ketiga adalah persoalan pembiayaan , mempunyai peran strategis, berdasarkan bersumber dari APBD & ada dari juga sumbangan dari masyarakat , oleh karena itu pertanggung jawabannya harus jelas & tranparansi, banyak masyarakat yang belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi sudah banyak yang miskin baru maka dari itu harus segera diselesaikan,"tegasnya.

"Raperda penanggulangan kemiskinan merupakan sesuatu yang fundamental karena terkait erat dengan sumber daya manusia. Kategori rakyat miskin dan rakyat tidak mampu harus diperhatikan pemberdayaan sumber daya manusianya berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM). Hal ini, untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)," tambahnya.

Di tempat yang sama, anggota Pansus 2, Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., menyampaikan, legislatif dan eksekutif sudah bekerja dengan sangat keras. Jika disandingkan dengan pembahasan Raperda yang lainnya, Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini yang paling detail.

"Dengan adanya Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini, kami berharap sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung serta menjadi perhatian kita semua. Supaya rakyat miskin atau tidak mampu dapat mendapatkan hidup yang lebih baik serta maju dalam kehidupannya sesuai dengan tujuan dari Raperda ini," jelasnya.@dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR